NewsPortal

Nasabah Lokal Tertipu Rayuan Bank Asing

newstribune — Wed, 11 Feb 2009 18:56:29 GMT

Jakarta, Banyaknya korban yang tertipu diakibatkan transaksi derivatif juga karena pengusaha lokal tidak memiliki latar belakang ahli keuangan internasional. mereka ini hanya pengusaha yang banyak berdomisili di daerah. Ungkapan ini disampaikan Presiden Indonesia Law Society Hotman Paris Hutapea, saat jumpa pers, di kantor Hotman Paris, Selasa( 10/2 ). Banyaknya korban yang jatuh karena mereka kurang pengetahuan soal keuangan internasional, kemudian menjadi korban Derivatif yang sudah mencapai jutaan dolar, tambah Hotman. Hotman menuturkan dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya mendapat puluhan klien korban transaksi derivatif. Kliennya mengeluhkan transaksi derivatif dengan cabang bank asing yang memakai berbagai formula yang rumit dan tidak dipahami. Padahal, tujuan utama transaksi derivatif awalnya adalah untuk transaksi kontrak lindung nilai kurs valuta asing dari fluktuasi nilai tukar (hedging). Namun, hal ini justru menjadi peluang bagi sejumlah bank untuk memainkan transaksi tersebut dengan tujuan spekulasi. Menurut Hotman, kontrak dalam transaksi itu tidak menunjukkan keseimbangan antara pihak yang bertransaksi. "Pengusaha-pengusaha ini tidak sadar sudah menandatangani kontrak derivatif yang pada waktunya merupakan bom kehancuran karena kalah dan harus membayar bank dalam junlah besar," ujarnya. Sebelumnya, sejumlah pengusaha telah mengajukan surat kepada Bank Indonesia (BI) terkait masalah ini. Namun, karena tidak mendapat tanggapan dari BI, pengusaha yang menjadi korban transaksi derivatif ini akan menempuh jalur hukum dan menggugat bank yang dinilai sewenang-wenang dalam pembuatan kontrak derivatif.

Baliho Bergambar SBY Diturunkan

newstribune — Sun, 08 Feb 2009 03:41:37 GMT

Tangerang, Panwaslu Kota Tangerang membantah penertiban atribut caleg maupun Parpol yang dilakukannya, pilih kasih. Sebagai Bukti, Panwaslu menurunkan baliho caleg dari partai Demokrat bergambar Susilo Bambang Yudhoyono yang terpasang di Pinggir Jalan Suryadharma karena ukurannya dinilai tidak sesuai ketentuan.

Hal ini ditegaskan Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Syafril Elain, Jumat (6/2) sore, usai penertiban dan pencopotan atribut caleg dan partai di Jalan Suryadharma, Neglasari, Kota Tangerang.

Pihak panwaslu mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang kecewa dan ingin memperkarakan dalam tataran hukum. Selama ini, kata Syafril, aturandalam pentunjuk teknis tentang pelaksanaan kampanye yang dilontarkan KPU Kota Tangerang sudah jelas. Ukuran atribut dalam berbagai bentuk dan pola kampanye juga sudah diatur.

"Kami justru khawatir jika masyarakat kemudian menyatakan kami di panwaslu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena, selam aini sudah ada penilaian dan kecaman dari masyarakat bahwa pemandangan kota menjadi kotor, karena semrawutnya atribut caleg dan partai di jalan-jalan utama atau protokol. Petunjuk teknis yang dibuat dan sudah dilontarkan itu juga berisi tentang penempatan posisi atribut," kata Syafril.

Atribut kampanye caleg dan partai Demokrat bergambar Susilo Bambang Yudhoyono di pinggir Jalan Suryadharma, Neglasari, Jum'at (06/02) dicopot karena sudah menyalahi dua aturan petunjuk teknis, yaitu ukuran yang terlalu besar dan pemasangan di jalan protokol.

"Baliho atau spanduk ini ukurannya 10x20 m. Jelas ini sudah menyalahi aturan yang ditetapkan, yaitu maksimal 3x4,5 m. Selain itu, pemasangan di sisi ruas jalan protokol," kata Syafril.

Pihak panwaslu sebelum melakukan penertiban sudah memberikan pemberitahuan kepada pihak perwakilan caleg, partai, maupun tim suksesnya. Namun, dengan batas waktu tidak lebih dari tujuh hari dan belum dilakukan pencopotan, maka panwaslu melakukan penertiban. Selama ini, menurut Syafril, penertiban dilaksanakan bersama pihak panwaslu tingkat kecamatan dan dibantu oleh petugas Satpol PP. Bantuan juga ada dari sub dinas pertamanan dan tata kota.

Penurunan baliho tersebut mendapatkan reaksi keras pengurus DPC Partai Demokrat (PD) Kota Tangerang yang langsung mengecek ke lokasi penurunan. “Kita tidak akan tinggal diam. Aturan itu sepihak. Seharusnya partai dilibatkan ketika membuat aturan dan menjadi subjek, jangan hanya dijadikan objek. Karena, kampanye dan pemilu ini juga harus mengakomodir kebutuhan partai. Kita minta tinjau ulang aturan tersebut,” kata Herry Rumawatine, Ketua DPC PD Kota Tangerang geram di lokasi kejadian. “Saya sudah hubungi Imron Khamami (Ketua KPU Kota Tangerang, red) soal revisi aturan ini.

Atas penurunan baliho tersebut, DPC PD berencana melakukan gugatan terhadap Panwaslu. “Kita mengalami kerugian materil.. Karena baliho itu harganya mahal. Kita akan gugat dan tuntut Panwaslu. Dan kita akan minta ganti rugi ke Panwaslu karena balihonya dibuat rusak,” ungkap Jhon Alfred Nikijuluw, Ketua Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPC PD Kota Tangerang yang juga datang ke lokasi.

Terkait petunjuk teknis, yang kemudian disesuaikan dengan aturan di masing-masing daerah, maka di Kota Tangerang ada larangan memasang atribut partai maupun caleg dalam bentuk apapun di 19 jalan protokol, seperti di Jalan Sudirman dan Thamrin. Dilarang juga memasang atribut caleg maupun partai di sekitar area gedung pemerintahan, lembaga pendidikan swasta maupun negeri, dan tempat ibadah. Sampai saat ini sejak penertiban dilaksanakan pada November 2008 sudah terkumpul 870 atribut partai dan caleg berupa spanduk, baliho, dan poster.

Keputusan Dadakan Jadi Tradisi Indonesia

newstribune — Sun, 08 Feb 2009 03:40:28 GMT

Jakarta, Pemilu 2009 yang tinggal 60 hari lagi, namun keputusan Perppu belum kelar. Rupanya hal ini sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia yang selalu memutuskan sesuatu yang sangat mendadak. Persis sebagaimana keputusan hukum pada pemilu 2004 lalu. Tapi, keputusan itu dapat dilaksanakan dengan baik, disebabkan faktor partisipasi politik masyarakat yang relatif tinggi.

Hal ini bisa disamakan dengan negara-negara semacam Amerika, dimana memiliki partisipasi politik yang kurang dari 60% tapi Indobesia bahkan lebih dari itu hingga mencapai 90%, sehingga kehadiran perpu sangat efektif disosialisasikan KPU, mengingat KPU punya banyak jaringan baik di pusat sampai ke pedesaan.

Demikian dikatakan Sidratahta Muktar M.Si, Pengamat Politik, juga Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) kepada Indowarta di kampusnya, Jum’at (6/2).

Lebih lanjut Sidra mengatakan, perpu ini seharusnya didukung sepenuhnya agar pemilu yang walaupun sudah diambang pintu ini bisa terselenggara. “ yang rumit pada persoalan pemilu itu letaknya pada pendanaan utamanya bantuan asing yang harus secepatnya dibicarakan”, imbuhnya.

Pengamat politik PTIK ini menilai bahwa KPU tidak bisa menerima kritik. Sangat disayangkan bila lembaga ini tidak mau, pasalnya lembaga ini bila dihujat masyarakat, pasti mencari jalan untuk berlindung dibalik pemerintah.

“Tampak intervensi pemerintah sangat kuat pada KPU priode sekarang akibat ada kepentingan”, tegas Sidra.

Pemasangan Atribut Caleg Parpol Semrawut

newstribune — Sun, 08 Feb 2009 03:36:15 GMT

Magetan, Sungguh ironis masa kampanye sudah berjalan sejak beberapa bulan, namun sampai hari ini aturan tentang lokasi pemasangan alat peraga belum juga ditetapkan oleh KPUD Magetan. Akibatnya, banyak sekali pemasangan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 sehingga mengganggu pemandangan Kota.

Ini karena hasil pertemuan antara KPU dan Pemkab 14 Januari 2009 yang lalu belum juga ada hasilnya. Pemkab Magetan sendiri dalam hal ini Dwi Jantoro, Kasat Pol PP Pemkab Magetan merasa kebingungan karena untuk menertibkan belum ada dasar hukumnya. Padahal Pemkab telah menyampaikan tempat-tempat yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye kepada KPU sudah lama.

Saat dikonfirmasi Agus Suprihatin, Divisi Kampanye, Penyelesaian Konflik, dan Persiapan Pemilu hanya menjawab, "Belum masih digodok".

Lambatnya kinerja KPUD Magetan telah menimbulkan kebingungan Parpol dan pihak Aparat Ketertiban.

Keamanan Aceh Dan Pemantau Asing Pada Pemilu 2009

newstribune — Sat, 07 Feb 2009 01:18:25 GMT

* Oleh Toni P.

Perkembangan kontemporer di Aceh sekarang ini diwarnai dengan semakin carut marutnya situasi dan kondisi Kamtibmas di Provinsi yang menerapkan syariat Islam ini, sebab setidaknya ada beberapa kasus yang sangat memilukan hati dan martabat manusia terjadi di daerah yang pernah mengalami konflik selama 30 tahun lebih ini.

Peristiwa-peristiwa "tragis" itu antara lain pemerkosaan terhadap salah seorang anak mantan anggota front anti separatis di Bener Meriah setelah pulang mengaji, penembakan terhadap M Nur (anggota KPA Sagoe Lampanah) di Kajhu Aceh Besar, penembakan terhadap Dedi Novandi alias Abu Karim (Sekretaris Partai Aceh Kabupaten Bireuen) yang tewas di TKP ketika hendak memarkirkan mobilnya dirumahnya, adalah contoh-contoh mulai maraknya aksi teror dan vandalisme politik di Aceh menjelang Pemilu 2009, sehingga menuntut jajaran aparat Polda NAD kerja keras untuk mengungkapkan aktor intelektualnya.

Sementara itu, kejadian-kejadian kriminal lainnya seperti pelemparan granat ke kantor partai politik lokal dan partai politik nasional, perusakan baliho ataupun atribut serta bendera partai, aksi-aksi grafiti merusak alat peraga lawan politiknya sudah tidak dapat dihitung jumlahnya, karena hampir setiap hari terjadi di Aceh. Keberadaan Panwaslu dan KIP seakan-akan dibuat mandul, apalagi belum semua Kecamatan ada Panwaslihnya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sejumlah NGO mengadakan jumpa pers tanggal 6 Februari 2009 di Kantor Kontras Aceh, Jl. Mujur No. 98 A Desa Lamlagang, Banda Aceh, yang dihadiri antara lain perwakilan NGO antara lain LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, Gerak, AJMI, ACSTF, Aceh Institute, Lakaspia, Imparsial menyikapi kondisi keamanan terkini di Aceh dengan tema “Gubernur dan Polisi Segera Ambil Alih Kendali Keamanan di Aceh” yang dihadiri oleh Faisal Hadi (Koalisi NGO HAM), Askhalani (Gerak Aceh), Aryos Nivada (ACSTF), Hendra fadli (Kontras Aceh), Hospinovizal Sabri (LBH Banda Aceh), Swandu (Omparsial), Khairil (Lakaspia), Lukman Age (Aceh Institute), Hendra Budian (AJMI) dan beberapa wartawan dari media cetak dan elektronik..

Pada jumpa pers tersebut membahas masalah dan kondisi kekerasan yang terus berlanjut di Aceh dikarenakan lemahnya kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi sebelumnya baik pelaku, pola maupun motif tindakan kekerasan. Wewenang pengelola keamanan antara TNI dan Polri memberi ruang bagi efisiensi penjagaan keamanan di Aceh. pihak TNI lebih terkesan mendominasi politik ruang-ruang keamanan menjelang pemilu 2009. Dalam salah satu media lokal di Aceh, Kolonel Inf. Eko Wiratmoko (Danrem 011 Lilawangsa) menyatakan bahwa TNI akan menyebar sekitar 5.000 pasukan hingga ke desa - desa untuk membantu polisi dalam mengamankan pemilu tahun 2009. Mekanisme perbantuan TNI kepada Polri harus melalui keputusan politik pusat karena melibatkan personil angkatan bersenjata (TNI).

Keberadaan parlok pada pemilu 2009 di Aceh harus dilihat sebagai pelajaran berharga dalam tradisi berdemokrasi di Indonesia bukan dianggap sebagai sebuah ancaman. Pengalaman pilkada tahun 2006 telah memperlihatkan kedewasaan berpolitik masyarakat Aceh sehingga tidak dibutuhkan pengamanan yang berlebihan. Akan tetapi untuk meningkatkan akuntabilitas proses pemilu maka diperlukan pemantau asing di Aceh.

Dari pembahasan di atas menyatakan sikap, sbb : pertama, kepada Kapolri untuk segera meningkatkan performance personelnya di Aceh. kepolisian harunsnya menjadi garda terdepan penegakan hukum.

Kedua, netralitas TNI dalam pemilu 2009 sering dinodai oleh pernyataan-pernyataan berbau politik oleh pejabat TNI. Hal ini jelas berada diluar koridor UU TNI dan UU pertahanan serta tidak sejalan dengan statemen Panglima TNI mengenai nettalitas TNI dalam pemilu 2009. Untuk itu kepada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan agar segera mengevaluasi pasukan di Aceh.

Ketiga, kepada Gubernur NAD untuk segera melakukan respon cepat terhadap semakin buruknyaa kondisi keamanan di Aceh sesuai dengan UUPA pasal 204 (3) dan (4) bahwa dalam keadaan damai maka Pemerintah Aceh memegang kendali keamanan teritorial.

Keempat, kepada Pemerintah Provinsi NAD, parlok dan segenap masyarakat aceh untuk bahu membahu menjaga perdamaian di Aceh. kontestasi menjelang pemilu boleh saja namun menjaga perdamaian adalah kepentingan yang lebih besar bagi kemanusiaan.

Kelima, meminta Presiden RI untuk segera mengundang pemantau asing untuk terlibat dalam pemantauan pemilu di Aceh.

Perlukah Pemantau Asing ?

Yang mengherankan dari jumpa pers yang dilakukan kalangan NGO tersebut adalah mengapa mereka menuntut adanya pemantau asing di Aceh pada Pemilu 2009, dimana hal yang senada juga sering diungkapkan Gubernur, Wakil Gubernur NAD termasuk terakhir Jhon Penny (Ketua UE di Banda Aceh), padahal ketika pelaksanaan Pilkada 2006 yang lalu lancar tidaknya bukan karena kehadiran pemantau asing, melainkan karena kedewasaan berpolitik masyarakat yang semakin matang baik karena demokratisasi maupun matang karena belajar dari konflik yang berlarut-larut, dimana hal ini juga diakui oleh kalangan NGO tersebut.'

Sebenarnya kehadiran pemantau asing dalam sebuah momen demokrasi adalah wajar dan sah-sah saja, tapi untuk situasi kondisi Aceh kontemporer saat ini, maka untuk Pemilu 2009 tidak perlu ada pemantau asing dimanapun juga diwilayah Indonesia, sebab bagaimanapun kehadiran pemantau asing dalam Pemilu disuatu negara jelas memiliki agenda politik, walaupun Uni Eropa menyatakan akan memantau langsung bukan dengan cara membayar NGO tertentu untuk memantaunya, namun perlu diucapkan terima kasih bahwa Pemilu 2009 di Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya tidak perlu ada pemantau asing.

Hal ini disebabkan karena hasil pemantauan pemantau asing dalam Pilkada 2006 ternyata juga tidak valid, buktinya mereka melihat Pilkada 2006 berjalan dengan aman dan lancar, namun sejatinya banyak diwarnai intimidasi dan kecurangan politik lainnya, termasuk karena waktu itu rule of law yang tidak maksimal dilakukan, buktinya kasus pembakaran bus rombongan salah satu Cagub waktu itu yang dibakar di Bireuen, sampai saat ini masih adem ayem berada di "kotak pandora".

Penulis sendiri yakin walaupun pemantau asing tidak hadir secara fisik di Aceh, namun mereka tetap akan memantau Pemilu 2009 di Aceh dan Indonesia dengan berbagai cara baik melalui "networknya" yaitu kalangan NGO yang selama ini bekerjasama dengan mereka, (karena banyak kegiatan NGO yang dilakukan atas biaya atau sponsor NGO asing seperti salah satu NGO dari Jerman, Canada maupun negara lainnya yang terjadi di Aceh Barat, Nagan Raya dll), melalui perwakilan mereka di Indonesia dan Aceh sampai melalui kajian/pantauan berita dan artikel di media massa baik cetak, elektronik maupun situs berita/web.

Bagaimanapun juga lancar tidaknya Pemilu 2009 di Aceh akan ditentukan oleh masyarakat Aceh, dengan sikap politik yang dewasa dari masyarakat Aceh, hilangnya intimidasi, teror, black campaign, kampanye door to door yang mencatat nama-nama penduduk di daerah pedalaman yang dipaksa memilih salah satu parlok tidak terjadi lagi, tentu Pemilu akan lancar karena sejatinya walaupun secara text book thingking sudah dapat dikatakan ada demokratisasi di Aceh, namun sejatinya belum ada demokratisasi di Aceh menurut takaran demokrasi yang sebenarnya. Untuk itu adalah wajar jika ada pengamanan Pemilu di Aceh lebih ekstra dari daerah lainnya, karena sebab itu serta sebab yang lainnya antara lain masih ada "ancaman terselubung di Aceh" masa depan.

*) Penulis adalah pemerhati masalah kekinian dan strategis Indonesia dan Aceh

Tragedi Sumut, Akbar Sesalkan Kurangnya Pengamanan Polisi

newstribune — Thu, 05 Feb 2009 05:10:24 GMT

Jakarta - Sikap anarkisme massa yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat telah merusak demokrasi yang sedang dibangun bangsa Indonesia. Demikian dikatakan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung diskusi “Menguji Kesungguhan Capres dan Cawapres 2009” di DPD, Rabu (4/2).

”Saya menyesalkan aparat kepolisian yang tidak melakukan uapaya apapun mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Kita lihat bagaimana aparat kepolisian hanya bisa menonton. Padahal kan aparat itu paling tidak bisa mengeluarkan senjata dan menembakkan tembakkan peringatan. Polisi pun terkesan tidak mengantisipasi jumlah demonstran yang jumlahnya ribuan tersebut,” sesal Akbar.

Akbar menuntut aparat keamanan untuk menindak aktor intelektual pelaku kerusuhan dan mencari penanggungjawabnya.

“Aparat keamanan yang bertugas pun harus mempertanggungjawabkan hal itu,” tukasnya.

Cinta Andi Padam di Guantanamo

newstribune — Thu, 05 Feb 2009 04:25:12 GMT

Andi orang Jawa asli, jebolan pesantren, fasih berbahasa Arab dan Inggris, selain tentu saja Indonesia dan bahasa Ibu. Sifat pemalu tak membuat kharismanya pudar di mata kaum Hawa.

Barangkali ini penggambaran cukup pas tentang pemuda tersebut, yang dikisahkan penulis Qaris Tajudin dalam novel berjudul Mahasati, terbitan AKOER, Mei 2007.

Penjara Guantanamo yang baru-baru ini resmi ditutup oleh Presiden terpilih Barack Husein Obama, setelah sempat dihidupkan kembali ketika Administrasi Washington menetapkan perang global melawan terorisme, secara manis ditempatkan sebagai tempat paling akhir dari perjalanan hifup Andi, dalam format penuturan interogasi pesakitan.

Tali asmaranya dengan teman masa kecil, Larasati, terjalin kembali setelah pertemuan mereka di udik, saat menghadiri pemakaman seorang sahabat.

Duduk bersimpuh di samping pusara Joko menjadi awal cerita Mahasati.

Larasati adalah cinta mati Andi. Kendati wanita pelaku industri model dan fashion itu sempat terjerat "monyet beristri" dan dikarunia seorang putri tanpa pengakuan.

Ke-tomboy-an Sati, panggilan yang lebih disukai Larasati, merupakan kendala tersendiri yang membuat Andi kecut hati untuk berterus terang kepada orang tuanya yang santri.

Tapi, ketakutan itu justru yang membuatnya menyesal seumur hidup, dan membawa dirinya memasuki perantauan hingga ke Afghanistan.

Kisah Andi dalam Mahasati disusun secara seling-seling. Bab ganjil menuturkan kisah perjalanannya, sementara bab genap merupakan rekaman interogasi terhadap dirinya oleh Letnan Lucy Wong, seorang tentara AS keturunan China yang diyakini mampu membuat Andi membuka mulut karena kedekatan ras Asia.

Mereka yang tidak terbiasa memecah konsentrasi disarankan untuk terlebih dahulu membaca habis bab-bab yang ganjil.

Buku Mahasati bersampul warna hitam, di tengahnya diberi gambar dua lengan dengan tangan sedang mengepal dan terikat kain merah.

Dari sisi ini, Qaris Tajudin tampaknya ingin memberi kesan agar pembaca memahami Andi sebagai sosok yang terperangkap cinta dan rasa berdosa, ketimbang jalan hidupnya yang membuat ia disangka salah seorang antek Usamah bin Ladin atau penguasa Taliban.

Meski bayangan Sati, yang tewas akibat OD obat penanang saat dihimpit kegalauan lantaran putrinya direbut sang bapak biologis, tak mampu dienyahkannya, Andi sempat hampir jatuh dalam pelukan mahasiswi berdarah Yahudi, anak soerang rekanan gembong mafia Sisilia. Ia kemudian juga nekad menikahi putri kepala rombongan masyarakat nomaden di Afghanistan.

Namun, seperti ramalan seorang wanita tua cenayang di Regusa, Andi tak berlama-lama menikmati sisi indah dalam kehidupannya.

Lewat secangkir kopi, cenayang itu menyatakan Andi adalah Manlio, pria gagah yang selalu mengarungi lautan cinta tanpa pernah bisa berlabuh.

"Alasan Kebencian"

Keputusan AS menghidupkan kembali Penjara Guantanamo untu`k menahan orang-orang yang diduga pelaku atau terlibat kegiatan terorsime banyak dikecam pihak-pihak pro HAM.

Dalam kisah Andi, penulis mengungkap sedikit tentang kondisi penjara tersebut, termasuk sejumlah cara penyiksaan yang dilakukan untuk mengorek keterangan dari para tahanan.

Dalam babak interogasi terhadap Andi, digambarkan bahwa penguasa penjara hanya ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan tunggal, "Mengapa Anda dan kelompok Anda begitu membenci kami, bangsa Amerika?"

Andi, yang akhirnya mau berbicara, justru balik bertanya, mengapa Amerika Serikat tidak mau berpikir tentang alasan para pembencinya?

Terlibatkah Andi dalam perang AS melawan Terorisme?

Jawabannya ada dalam kisah pemuda tersebut, yang ditulis setebal 390 halaman, tidak termasuk bagian pengantar dan catatan kaki.

Lebih dari itu, Mahasati cukup banyak memberi informasi tentang kehidupan masyarakat di Tunisia, Regusa, Pakistan, dan Afghanistan, paling tidak di tempat-tempat yang disinggahi Andi dalam perantauannya, sebelum terhenti di Guantanamo akibat pneumonia berat.(*)

Enam Tersangka Unjukrasa Anarkis Medan Ditahan

newstribune — Wed, 04 Feb 2009 15:55:21 GMT

Jakarta - Polda Sumut telah menahan enam tersangka kasus unjukrasa anarkis di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 3 Pebruari 2009. Menurut Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mereka menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan semalam hingga pagi ini.

"Dari 13 orang diperiksa, empat orang menjadi tersangka dan langsung ditahan," katanya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/2).

Dari empat tersangka itu, dua diantaranya belum bersedia diperiksa karena harus menunggu pengacaranya.

"Walau minta pengacara, namun mereka tetap bisa ditahan," katanya.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Duaji menambahkan, keempat tersangka itu adalah CP, VS, DS, BR, GS, dan PS.

"Kemungkinan besar jumlah tersangka akan bertambah karena pemeriksaan masih terus berlangsung hingga pagi ini," ujarnya.

Polisi, katanya, juga masih memburu beberapa orang yang diduga terlibat kasus ini.

Namun demikian, Susno belum dapat menjelaskan peran masing-masing tersangka, apakah orang lapangan, penggerak massa atau aktor intelektual.

"Untuk saat ini mereka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan, namun bisa jadi akan dikenakan pasal tambahan jika terlibat kasus lain," ujarnya.

Unjukrasa anarkis terjadi di Gedung DPRD Sumatera Utara digelar untuk meminta agar DPRD menyetujui pembentukan provinsi Tapanuli.

Ketua DPRD, Abdul Azis Angkat meninggal dunia dalam di sela-sela aksi unjukrasa.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Abubakar Nataprawira mengemukakan Abdul meninggal dunia karena serangan jantung.

Kapoltabes Medan Diperiksa Mabes Polri

newstribune — Wed, 04 Feb 2009 15:53:38 GMT

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memerintahkan Inspektorat Pengawasan Umum untuk memeriksa Kapoltabes Medan Kombes Pol Anton S dan jajaran Poltabes Medan lainnya terkait dengan unjuk rasa anarkis pada Selasa, 3 Pebruari 2009.

Menurut Kapolri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, pemeriksaan itu untuk mengetahui apakah Poltabes Medan telah melaksanakan prosedur pengamanan aksi unjuk rasa dan memastikan jumlah personil yang dikerahkan.

"Pagi ini, jam 6.00 WIB, Pak Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol Yusuf Manggabarani) berangkat ke sana untuk mengecek sampai sejauh mana kesiapan pejabat di sana dalam mengantisipasi kejadian yang dihadapi," ujarnya.

Kapolri mengatakan, pemeriksaan terhadap Kapoltabes itu adalah bersifat internal terkait dengan apa yang dilaksanakan oleh polri dalam menjalankan tugas.

"Ini masih dalam proses. Tunggu laporan Irwasum," katanya.

Tim internal dari Polri itu, katanya, juga akan mengklarifikasi pemberitaan media yang menyebutkan bahwa jumlah polisi dengan peserta aksi unjuk rasa tidak sebanding.

Unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara untuk mendukung pembentukan propinsi Tapanuli berakhir anarkis karena massa merusak ruang gedung DPRD.

Ketua DPRD Sumatera Abdul Aziz Angkat meninggal dunia dalam aksi itu.

Namun, Polri menyatakan, Abdul Azis meninggal dunia bukan karena penganiayaan tetapi karena serangan jantung.

Hingga Rabu pagi ini, polisi telah menahan enam orang sebagai tersangka kasus ini dengan tuduhan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang pengrusakan.

Kini, polisi terus memeriksa saksi lain dan mencari beberapa orang lagi yang diduga terlibat pengrusakan.

Jumlah tersangka masih akan terus bertambah.

Kampanye Caleg Bekas Bupati Pesisir Selatan, Pakai Atribut Militer

newstribune — Wed, 04 Feb 2009 15:45:39 GMT

Padang - Lagi-lagi pihak Panwaslu Sumatera Barat menemukan kesalahan yang dilakukan oleh para caleg, baik itu dari caleg perseorangan maupun dari partai. Salah satunya, bekas Bupati Pesisir Selatan, Darizal Basir yang memakai seragam militer dalam balihonya.

Pada tanggal 2 Februari, pihak Panwaslu Sumbar bekerja sama dengan Panwaslu Pesisir Selatan melakukan pencabutan terhadap baliho caleg Darizal Basir (Mantan Bupati Pesisir Selatan, Periode 1995 s/d 2005). Pencabutan di lakukan karena caleg yang bersangkutan melakukan kesalahan yakni menggunakan atribut militer berupa topi, lambang burung Garuda dan menggunakan pin Kopri.

Sebelumnya Panwaslu Sumbar juga menemukan tiga caleg yang bermasalah, yakni, Mir Kadry Miyar dari partai Golkar yang melakukan kesalahan dengan memasang atribut atau alat peraga kampanye di pagar sekolah SMP 18 Kuranji Padang.

Caleg Patrialis Akbar yang memasang bendera dan spanduk nya di halaman Mesjid Raya Lubuk Begalung Padang. Sedangkan caleg dari partai PAN yakni Sarlinawati Akbar memasang bendera dan baliho dirinya di halaman Mushalla daerah Kuranji.

Panwaslu Sumbar telah melanjutkan pelanggaran ketiga Caleg ini ke Gakkumdu Polda guna di selidiki. Hingga hari ini kesalahan dari masing-masing caleg tersebut tengah di selidiki, apakah terkait dengan kesalahan dalam adminisrasi atau kesalahan dalam sifat tindak pidana dalam pemilu.