Banda Aceh, - Beberapa tindakan TNI yang terkait dengan pelaksanaan pemilu dianggap telah melampaui kewenangannya sebagai alat pertahanan negara. Pencabutan bendera parpol, pelarangan pemasangan bendera dan pernyataan-pernyataan petinggi TNI dianggap semakin memperkeruh suasana menjelang pemilu.

Panwaslu harus segera dilantik untuk mengisi kekosongan pengawasan kegiatan pemilu 2009 yang dinilai berpotensi terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Demikian pernyataan ini disampaikan oleh kelompok Civil Early Warning System (CEWS) di Banda Aceh, belum lama ini. Pernyataan ini merupakan hasil pemantauan dan analisis CEWS yang merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil.

Khairi dari La Kaspia mewakili CEWS meminta TNI menghindari tindakan-tindakan yang berada diluar kewenangan TNI. "kasus-kasus penyalahgunakan atribut partai yang tidak sesuai dengan misi perdamaian, TNI diharapkan melaporkannya kepada Panwaslu kecamatan atau kabupaten serta pihak kepolisian untuk diambil tindakan," ujarnya.

Keterlibatan TNI dalam hal-hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu perdamaian yang masih sangat muda. CEWS juga meminta agar pos-pos TNI ditinjau kembali keberadaannya ditengah  perkampungan penduduk karena bertentangan dengan UU tentang TNI dan MoU Helsinki.

"Tugas dan kewajiban TNI adalah menjaga pertahanan dan ancaman dari pihak luar atau asing" katanya. Keberadaan pos TNI di tengah masyarakat membuat pemilu dikhawatirkan berlangsung dalam suasana tegang.

Kepada para petinggi TNI agar menghindari mengeluarkan pernyataan publik yang dapat memperkeruh suasana damai. "Pernyataan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen Soenarko yang menyatakan perdamaian Aceh masih semu, tanpa indikator yang jelas dan terukur, bisa membuat masyarakat terpengaruh dan larut dalam kekhawatiran akan datangnya kembali konflik," urainya.

Menjelang pemilu yang hanya tinggal empat bulan lagi, CEWS meminta Panwaslu Aceh segera dilantik untuk mengisi kekosongan pengawasan kegiatan pemilu 2009 yang dinilai berpotensi terjadinya kecurangan dan pelanggaran.

Khairil mengatakan, yang tak kalah pentingnya adalah melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat di tingkat bawah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. "Pengetahuan pemilih tentang pemilu meningkat, sehingga melahirkan pemilu yang berkualitas di Aceh," ujarnya.

Isu Merdeka

Isu separatisme dan rencana pemisahan diri masyarakat Aceh dengan NKRI kembali digaungkan jelang pemilu legislatif ini. Hal ini terungkap dalam pemaparan penelitian World Bank tentang pemilihan Aceh dari Pilkada Aceh 2006 menuju pemilu 2009.

Konsultan Tim konflik World Bank Adrian Morel mengatakan, hasil penelitian, insiden kekerasan marak terjadi jelang pemilu kali ini. Masyarakat dihadapi dengan kekhawatiran mendalam yang ditimbulkan oleh kalangan peserta pemilu, maupun pihak keamanan yang terlihat tidak serius mengungkapkan sejumlah aksi kriminal yang kian mencederai makna perdamaian.

Namun, sampel penelitian situasi jelang pemilu belum sepenuhnya diteliti. Adrian belum berani mengungkapkan secara langsung oknum-oknum tertentu yang selama ini membiarkan dan ikut mencederai perdamaian Aceh yang baru dikecap pada 2005.

Meskipun begitu pengakuannya, dari sejumlah data dan amatan di lapangan, dia mengaku masyarakat Aceh masih dihantui akan runtuhnya perdamaian Aceh. Pasalnya, diketahui, ada oknum-oknum tertentu yang masih menyuarakan referendum, bahkan ingin berpisah dari NKRI.

“Penelitian menuju pemilu 2009 belum sepenuhnya kita selesaikan. Namun sejauh ini, kami melihat adanya kekhawatiran masyarakat akan keberlangsungan perdamaian Aceh terkait penggaungan isu referendum lagi. Ditambah lagi, ketidak pastian hukum karena lemahnya kinerja pihak keamanan,” ujar Adrian yang mahir berbahasa Indonesia .

Pada lembaga yang sama, Blair Pamer, konsultan tim konflik World Bank Lainnya, mengatakan, pada dasarnya tindak kekerasan memang kerap terjadi jelang pemilu. Hanya saja, tahapan pemilu Aceh kali ini, termasuk Pilkada 2006 kerap diwarnai oleh tindak kekerasan, bahkan intimidasi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat tertentu.

Sesuai hasil penelitiannya, sejak Juli 2006 hingga Februari 2008, terdapat 28 kekerasan terkait Pilkada. Disamping itu, terdapat 231 kasus intimidasi tanpa kekerasan. Dari hasil itu diketahui, persaingan politik yang tidak sehat akan mempengaruhi perdamaian Aceh. 

Menurutnya, penanganan keluhan serta sengketa pemilu perlu diintensifkan melihat minimnya kinerja Panwaslu dan pihak keamanan menyikapi jadwal pemilu yang tinggal hitung hari.