Jakarta, Pemilu
2009 yang tinggal 60 hari lagi, namun keputusan Perppu belum kelar.
Rupanya hal ini sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia yang selalu
memutuskan sesuatu yang sangat mendadak. Persis sebagaimana keputusan
hukum pada pemilu 2004 lalu. Tapi, keputusan itu dapat dilaksanakan
dengan baik, disebabkan faktor partisipasi politik masyarakat yang
relatif tinggi.
Hal
ini bisa disamakan dengan negara-negara semacam Amerika, dimana
memiliki partisipasi politik yang kurang dari 60% tapi Indobesia bahkan
lebih dari itu hingga mencapai 90%, sehingga kehadiran perpu sangat
efektif disosialisasikan KPU, mengingat KPU punya banyak jaringan baik
di pusat sampai ke pedesaan.
Demikian
dikatakan Sidratahta Muktar M.Si, Pengamat Politik, juga Dosen Ilmu
Politik dan Pemerintahan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) kepada
Indowarta di kampusnya, Jum’at (6/2).
Lebih
lanjut Sidra mengatakan, perpu ini seharusnya didukung sepenuhnya agar
pemilu yang walaupun sudah diambang pintu ini bisa terselenggara. “
yang rumit pada persoalan pemilu itu letaknya pada pendanaan utamanya
bantuan asing yang harus secepatnya dibicarakan”, imbuhnya.
Pengamat
politik PTIK ini menilai bahwa KPU tidak bisa menerima kritik. Sangat
disayangkan bila lembaga ini tidak mau, pasalnya lembaga ini bila
dihujat masyarakat, pasti mencari jalan untuk berlindung dibalik
pemerintah.
“Tampak intervensi pemerintah sangat kuat pada KPU priode sekarang akibat ada kepentingan”, tegas Sidra.
| 
